”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin. Normally, the requests are from legislation enforcement officials followed up from BPK’s investigation or https://www.instagram.com/beritasatu/p/B4CJ_W4B8eL